Tampilkan postingan dengan label Tambang Besi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tambang Besi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 14 Desember 2017

Mengenal Potensi Deposit Besi di Indonesia




Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam yang besar ternyata masih belum mencukupi kebutuhan besi per penduiduknya. Sampai saat ini Indonesia masih mengimpor bijih besi sebagai  bahan pembuat baja.

Endapan bijih besi Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam jenis deposit:

1. Fe – Ni laterit

Endapan Fe-Ni Laterit
Bijih besi ini terdapat sebagai mineral ikutan dari endapan nikel laterit. Endapan ini tersebar di daerah timur seperti Sulawesi , Maluku, dan  papua. Proses terbentuknya mineral bijih besi ini dari pelapukan batuan ultrabasa – dan basa yang membuat endapan laterit.
Pada profil endapat laterit nikel, bijih besi terdapat di bagian atas dari profil laterit mineral pengikutnya merupakan besi oksida ( limonit dan hematite). Pada proses pelapukan mineral besi terkumpul di bagian atas tidak larut dengan air, sedangkan mineral nikel terkumpul dan terkayakan di bagian bawah bersawa saprolit.

2. Pasir Bijih Besi
 
Endapan mineral pasir besi
Bijih besi ini merupakan hasil perombakan batuan gunung api dan terkumpul menjadi pasir besi. Endapan ini terutama di timur pulau Sumatra dan selatan pulau jawa. Mineral pengikutnya yaitu magnetit  . Pasir besi ini merupakan hasil endpan dari erupsi gunung api yang membawa batuan vulkanik. Akibat proses sedimentasi dan erosi pasir besi ini terkumpul di tepi pantai. Beberapa daerah yang berpotensi memiliki pasir besi antara lain cilacap, sukabumi , lumajang dan daerah di pantai selatan jawa dan barat Sumatra.

3.  Endapan Hidrotermal

Salah satu contoh endapan hidrotermal magnetit.
Endapan hidrotermal ini berasal dari larutan fluida hidrotermalayang terendapkan bersama larutan logam. Endapan ini berasosiasi dengan inturis dan panas. Sebagian besar endapan ini berupa mineral Magnetit yang terbentuk pada saat proses hidrotermal. Proses ini biasanya membentuk urat - urat hidrotermal. Potensi ini tersebar di sepanjang pantai barat Sumatra, pantai selatan jawa. Dan di pegunungan wagner di pulau Kalimantan. Deposit yang memiliki cadangan yang ekonomis ini antara lain berada di Sanggau , Ketapang (Kalimantan Barat).
Read More

Rabu, 25 Desember 2013

Tambang Pasir Besi di Malang Selatan Mengancam Ekosistem Pantai Selatan

Negara berpenduduk terbesar dunia, China, merupakan tengkulak tertinggi soal pembelian hasil-hasil tambang dari Indonesia. Termasuk mineral pasir besi. Dalam jumlah besar, China diburu para pemodal dalam kaitannya jual beli pasir besi. Namun yang terjadi, tidak mudah memang memperoleh izin penambangan pasir besi.



Ilustrasi


Ditengarai, izin-izin tambang pasir besi dan sejenisnya di Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang, hanyalah korporasi jahat antara pemilik modal dan pemerintah daerah demi memburu setumpuk rupiah. Tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam sekitar. Investor melalui kepanjangan tangan anak buahnya, menabrak aturan dan undang-undang sekalipun.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Kamis (21/11/2013) menduga, aktivitas penambangan pasir besi di Malang Selatan belum berizin. Data yang dimiliki Walhi pada tahun 2013 ini, hanya Kabupaten Jember yang sudah mengantongi izin sesuai Clear and Clean (CNC) dari Kementerian ESDM untuk selanjutnya dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kami pernah bertemu dengan Kepala ESDM Kabupaten Malang dan menanyakan soal izin-izin aktivitas penambangan di wilayahnya. Ternyata, beliau tidak bisa menunjukkan dan memaparkan. Ini artinya, Walhi menduga memang tidak ada izin untuk tambang pasir besi di Malang Selatan," tegas Purnawan D Negara selaku Dewan Daerah Walhi, Jawa Timur.

Selama ini, kata Pupung, sapaan akrab aktivis lingkungan hidup tersebut, Pemkab Malang sudah menodai tata ruang yang bagus di pesisir pantai selatan. Namun ketika kawasan lindung kemudian diacak-acak aktivitas tambang pasir besi, nilai kerugian sumber daya alam yang ada di tempat itu, sangat besar.

"Pemkab Malang tidak pernah menghitung berapa kerusakan ekologinya dibanding pendapatan asli daerah dari pemasukan aktivitas tambang pasir besi. Ini yang tidak pernah disadari pemerintah," urainya.

Kehilangan sumber alam hayati di pesisir pantai akibat terkontaminasi aktivitas pasir besi, jauh lebih mahal harganya dari sekadar PAD. Jika Pemkab Malang masih tetap berpikiran keberadaan tambang pasir besi bisa meningkatkan PAD, ada kejanggalan dalam hal ini. Penghasilan pajak ataupun dari ijin pertambangan pasir besi, masih lebih bernilai terjaganya ekologi.
"Omong kosong kalau Pemkab memberi tempat pada aktivitas penambangan untuk meningkatkan PAD. Kecuali, dana perimbangan dari APBD plur untuk rakyat. Tapi faktanya, dana perimbangan tetap masih bertumpu pada tingginya belanja pegawai," terang Pupung.

Melihat fakta ini, visi misi Bupati Malang Rendra Kresna dalam program ekowisata seribu pantai, terkesan hambar dan gagal. "Percuma kalau visi dan misi Bupati tentang ekowisata seribu pantai kalau kemudian, tambang pasir besinya justru merusak kawasan lindung. Kami rasa program ini tidak lagi berpihak pada kelestarian alam," ucapnya.

Ketika eksplorasi tambang pasir besi Malang Selatan terus berjalan dan menuai gejolak, rakyat seperti dikorbankan. Melihat kondisi ini, Koordinator Presidium Kaukus Pemuda Malang Raya, Muhlis Ali menuturkan, adanya eksplorasi jangan sampai mengebiri hak-hak rakyat di sekitar kawasan tambang pasir besi.

"Era demokrasi, tidak cocok menggunakan model orde baru dalam membungkam tuntutan rakyat. Adanya gejolak pasir besi di Malang Selatan, seharusnya tidak memakai gaya premanisme seperti saat ini," urainya.

Adanya gesekan sosial yang memicu kekerasan perihal tambang pasir besi, lanjut Mantan Pengurus Besar HMI itu, karena ada problem sosialisasi dan komunikasi. Apabila eksplorasi bertentangan dan melanggar aturan yang ada, Bupati Malang harus berani mengambil sikap tegas.

"Bupati harus berani bersikap. Kalau memang ada izin, ya penuhi dong hak-hak masyarakat. Kalau tidak berizin, Bupati harus berani menghentikan aktivitas penambangan pasir besi," kata Muhlis yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Generasi Muda Madura.


Sumber 
Read More